Menu

Proses Kemerdekaan RI

Jun
02
2015
by : Pakdhe Budi. Posted in : Artikel, Uncategorized

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dilakukan. Berita Proklamasi telah tersebar ke seluruh Indonesia dan bahkan sampai keluar negeri. Sebagai bangsa yang baru merdeka masih banyak masalah dan kelengkapan yang harus dilengkapi sebagai sebuah negara. PPKI sebagai satu-satunya badan yang resmi dalam pemerintahan, mengambil inisiatif untuk segera melengkapi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Negara Indonesia Merdeka. Kelengkapan itu antar lain UUD, Susunan Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan, dan Organisasi Pertahanan dan Ketertiban.
( Gambar Siadng PPKI)
A.    Pembentukan Pemerintahan Indonesia
        Syarat berdirinya suatu negara adalah apabila negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur negara. Adapun unsur-unsur negara yang harus dilengkapi bagi berdirinya suatu negara baru, yaitu:
1.    rakyat (penduduk);
2.    daerah (wilayah);
3.    pemerintah yang berdaulat;
4.    pengakuan kedaulatan dari negara lain.
        Pada waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, keempat unsur tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Baru sesudah PPKI mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945 keseluruhan unsur tersebut dapat dilengkapi.
1.    Sidang PPKI I
Sidang PPKI yang pertama berlangsung di Pejambon, Jakarta. Sidang dihadiri 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Keputusan sidang, yaitu sebagai berikut.
a.    Mengesahkan UUD.
b.    Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
c.    Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, tugas presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional.
2.    Sidang PPKI II
Agar tata kehidupan negara dan pemerintahan Republik Indonesia berjalan lancar, maka PPKI mengadakan sidang lagi  dalam upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan. Sidang-sidang dalam rangka membentuk alat kelengkapan negara dilakukan pada sidang PPKI yang kedua. Sidang PPKI III dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 untuk melanjutkan sidang yang pertama.
        Hasil keputusan sidang, yaitu sebagai berikut.
a.    Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden.
1)    Menteri Dalam Negeri    :    R.A.A. Wiranata Kusuma
2)    Menteri Luar Negeri    :    Mr. Ahmad Soebardjo
3)    Menteri Keuangan    :    Mr. A.A. Maramis
4)    Menteri Kehakiman    :    Prof. Dr. Mr. Supomo
5)    Menteri Kemakmuran    :    Ir.Surachmad Tjokroadisuryo
6)    Menteri Keamanan Rakyat  :     Soepriyadi
7)    Menteri Kesehatan    :    Dr. Buntaran Martoatmojo
8)    Menteri Pengajaran    :    Ki Hajar Dewantoro
9)    Menteri Penerangan    :    Mr. Amir Syarifudin
10)    Menteri Sosial           :    Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11)    Menteri Pekerjaan Umum :    Abikusno Tjokrosuyoso
12)    Menteri Perhubungan       :    Abikusno Tjokrosuyoso
13)    Menteri Negara           :    Wachid Hasyim
14)    Menteri Negara           :    Dr. M. Amir
15)    Menteri Negara           :    Mr. R.M. Sartono
16)    Menteri Negara           :    R. Otto Iskandardinata
Selain kementerian juga dibentuk perangkat pemerintahan lain sebagai berikut ini.
1)    Ketua Mahkamah Agung        :    Mr. Dr. Kusumah Atmaja
2)    Jaksa Agung            :    Mr. Gatot Taruma Wihardja
3)    Juru Bicara Negara        :    Sukardjo Wiryo Pranoto
4)    Sekretaris Negara        :    Mr. A.G. Pringgodigdo

b.    Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya.
1)    Provinsi Sumatra dengan Gubernur Mr. Teuku M. Hassan.
2)    Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Sutardjo Kartahadikusumo.
3)    Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur R.P. Suroso.
4)    Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur R.A. Soeryo.
5)    Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur Mr. I Gusti Ketut Pudja.
6)    Provinsi Maluku dengan Gubernur Mr. J. Latuharhary.
7)    Provinsi Sulawesi dengan Gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangie.
8)    Provinsi Kalimantan dengan Gubernur Ir. Pangeran Moh. Noor.

3.    Sidang PPKI III
Sidang PPKI III dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 bertempat di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta). Hasil keputusannya, yaitu sebagai berikut.
a.    Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Presiden Soekarno melantik anggota KNIP dengan ketua Kasman Singodimejo, wakil ketua I, II, dan III adalah Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. J. Latuharhary, dan Adam Malik, serta sekretarisnya adalah Soewiryo. Agar KNIP bekerja sesuai harapan, maka Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional di bawah Syahrir dan Amir Syarifudin dari Partai Sosialis. Pada tanggal 16 Oktober 1945 wakil presiden mengeluarkan Maklumat Nomor X isinya : “bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum MPR dan DPR terbentuk, diserahi tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite nasional”. Berdasarkan maklumat tersebut maka fungsi KNIP menjadi fungsi DPR sebagai pembuat UU (lembaga legislatif) dan sebagai MPR jika menetapkan GBHN.
b.    Pembentukan Partai Nasional indonesia (PNI)
Rencana PNI sebagai partai tunggal dibekukan dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945. Untuk melaksanakan demokrasi maka wakil presiden mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sehingga lahirlah: Masyumi, PNI, PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis.
c.    Pembentukan Badan keamanan Rakyat (BKR)
BKR dibentuk 23 Agustus 1945, ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), beranggotakan bekas anggota PETA dan Heiho. BKR dinyatakan bukan sebagai tentara agar tidak membangkitkan permusuhan dari kekuatan asing sehingga peperangan dapat dihindari.
BKR terdiri atas unsur militer bekas PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan organisasi lain yang memiliki keterampilan militer.
Susunan BKR Pusat:                       
Ketua Umum         :     Kaprawi           
Ketua I             :     Sutalaksana           
Ketua II         :     Latief Hendraningrat       
Para pemuda yang tidak setuju terhadap pembentukan BKR membentuk suatu komite dengan nama Komite Van Aksi. Laskar-laskar pemuda yang tergabung dalam komite ini, antara lain Anggota Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia, Barisan Banteng (BB), Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), dan lain-lain.
Kebijakan pemerintah membentuk BKR ini mendapat kritikan dari Oerip Soemoharjo yang menyatakan “Aneh suatu negara zonder tentara”. Akhirnya pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai Panglima TKR semula pemerintah menunjuk Soepriyadi. Karena tidak pernah muncul kemudian diganti oleh Soedirman dengan pangkat Jenderal. Adapun Oerip Soemoharjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.
Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan-perubahan nama sebagai berikut.
1)    Tanggal 7 Januari 1946 TKR diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat.
2)    Tanggal 24 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
3)    Tanggal 3 Juni 1947 TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pimpinan TNI dilantik Presiden pada tanggal 27 Juni 1947, yaitu sebagai berikut.
a)    Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.
b)    Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum diserahi  tugas khusus mengurus Angkatan Darat.
c)    Komodor Udara S. Suryadarma sebagai Panglima Angkatan Udara.
d)    Laksamana Muda Nazir sebagai Panglima Angkatan laut.

to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Komentar

artikel lainnya Proses Kemerdekaan RI

Friday 17 March 2017 | Uncategorized

Kapan terakhir kali kalian memberikan hadiah untuk diri sendiri? Saya baru saja melakukannya hari kemarin. Rasanya?…

Sunday 9 October 2016 | Uncategorized

 *Manfaat kolostrum* ✅menurunkan kadar kolesterol dan gula darah✅memelihara kekuatan tulang✅merangsang pertumbuhan tulang✅meregenerasi sel syaraf otak,cocok untuk…

Tuesday 20 June 2017 | Uncategorized

…mempekerjakan pekerja magang lebih menguntungkan (kedua pihak). Tidak perlu komitmen jangka panjang dan mudah berganti (atau…

Monday 22 June 2015 | Artikel, Uncategorized

Mohon maaf Bapak ibu guru, staff karyawan dan murid2 sekalian, Mohon Perhatian akan dilaksanakannya doa pagi,…